Lika-liku penjualan daging menjelang Idul Fitri

  1. Ini di Boyolali: Peternak sapi menahan pengiriman sapi ke RPH, menunggu peningkatan permintaan menjelang lebaran. Penurunan yang terjadi bisa sampai 30%. Petugas RPH sudah maklum, pedagang daging juga sudah maklum. Wahai KPPU, yang begini termasuk kartel gak?
  2. Daging beku seharga Rp85.000/kg hanya ada di perkotaan (Boyolali).
  3. Harga daging RPH meningkat di Cirebon.
  4. Pedagang daging Karawang belum mendapat pasokan daging beku, penaikan harga daging menyebabkan pembeli berkurang, padahal pembeli juga tidak suka daging impor.
  5. Koperasi di Sukabumi bisa menjual 1 ton daging impor seharga Rp95.000/kg dalam dua hari.

PETERNAK MULAI TAHAN KIRIM SAPI

Peternak sapi diduga mulai menahan pengiriman sapi ke rumah pemotong an hewan (RPH) hingga permintaan meninggi menjelang Lebaran. Seperti diungkapkan pengelola RPH Ampel Boyolali Aryo Pramono, Selasa (7/6), jumlah sapi yang dibawa ke RPH berkurang jika dibandingkan dengan biasanya. Dia mencontohkan, pada hari kedua Lebaran, hanya 100 sapi yang dikirim ke RPH. Padahal, biasanya RPH mendapat suplai 150 ekor. Pasokan sapi, lanjut dia, bila belajar dari tahun sebelumnya, akan mulai normal menjelang Lebaran. “Menjelang Lebaran, permintaan bisa meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Saat itu harga daging sapi pasti merangkak naik,” imbuh dia. Hingga kemarin, berdasarkan pantauan Media Indonesia di Pasar Legi dan Pasar Gede Solo, harga daging sapi segar kualitas prima belum turun dari Rp120 ribu per kg.

Yayuk, pemilik toko daging di Pasar Kembang, mengatakan harga daging sapi segar diperkirakan tidak akan turun, malahan naik menjelang Lebaran. Menurut dia, peternak banyak menunda mengirim pasokan hingga memasuki pertengahan Ramadan. Seiring dengan tingginya permintaan, dia memperkirakan menjelang Lebaran harga daging sapi akan lebih dari Rp120 ribu per kg. “Pasokan daging beku impor dengan harga Rp85 ribu per kg hanya berpengaruh di kota besar. Untuk Jawa Tengah yang jadi sentra sapi lokal, sulit menurunkan,” tuturnya. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, harga daging sapi kembali naik menjadi Rp125 ribu per kg dari Rp120 ribu pada Minggu (5/6). Diding, pedagang daging sapi di Pasar Kanoman Cirebon, mengaku terpaksa menaikkan harga jual karena harga beli dari RPH Batembat juga melonjak.

Di Karawang, Jawa Barat, harga daging sapi turun Rp10 ribu per kg dari Rp120 ribu menjadi Rp110 ribu. Pedagang daging sapi di Pasar Baru Karawang, Jajang, mengakui pada dua hari sebelum memasuki Ramadan, pedagang bersepakat untuk menaikkan harga daging karena pembelian sangat meningkat. Hanya, lanjut dia, karena pembeli berkurang, pedagang kembali bermufakat menurunkan harga daging sapi. Dia juga mengaku belum mendapatkan pasokan daging sapi beku impor.
Menurutnya, pedagang pasar tradisional kurang menyukai penjualan daging impor. “Pertama konsumen kurang suka daging beku. Selain itu, pedagang jarang punya pendingin,” ucapnya. Menurut pendiri Koperasi Garudayaksa Nusantara Baldatun Center Sukabumi Ade Dasep Zainal Abidin, animo masyarakat terhadap daging sapi beku impor seharga Rp95 ribu per kg cukup baik. Bahkan, koperasi yang dia pimpin telah menjual 1 ton daging sapi beku impor dalam dua hari pada Sabtu (4/6) dan Minggu (5/6). “Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias dengan program daging sapi beku ini. Karena permintaan meningkat, pada Minggu kami meminta tambahan,” jelasnya.

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49503/peternak-mulai-tahan-kirim-sapi/2016-06-08#sthash.hit9dd6H.dpuf

Ayam diurus, peternak tetap sengsara

Ada 3 point dalam berita ini:

  1. Ketua KPPU akhirnya melihat bahwa masalah harga ayam ada di rantai pemasaran; ada mata rantai yang harus dipangkas. Mudah-mudahan beliau juga melihat kalau mata rantai yang panjang tidak seharusnya ini juga terjadi di pasar DOC. KPPU sudah mendapat perintah dari Presiden untuk mengatasi masalah di dunia perunggasan ini katanya, kalau perlu yang melakukan kegiatan antipersaingan (usahanya) dimatikan, katanya. Good luck, boss. You are dealing with an invisible being doing a systemic activity.
  2. KPPU meminta para pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan antipersaingan. Ini kata baru pengganti kata kartel.
  3. Ketua GPPU menyatakan organisasinya tidak terlibat afkir dini DOC, data kelebihan DOC datang dari pemerintah katanya; sementara GPPU hanya meneruskan surat mengenai oversupply ayam hidup sehingga DOC harus dikendalikan jumlahnya dari peternak kepada Dirjen, sehingga itu adalah urusan langsung Dirjen PKH dan peternak. Kegiatan pengurangan DOC dengan cara pemusnahan bukan barang baru, walau dulu yang dimusnahkan adalah telur tertunasnya, sedang sekarang yang dimusnahkan adalah breeder-nya. Rasanya memang dari dulu GPPU juga tidak dilibatkan, tapi bukannya tidak tahu menahu..

HARGA AYAM DARI PETERNAK TIDAK NAIK

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rafu mengaku mendapat temuan bahwa harga daging ayam di tingkat peternak tidak naik. “Masih sekitar Rp15 ribu per kg hidup, tapi di pasar Rp35 ribu per kg. Di beberapa tempat Rp40 ribu,” tuturnya saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Itu mengindikasikan adanya persoalan di rantai tengah antara peternak dan end user, yakni di distributor dan peritel. Idealnya, harga ayam dari peternak hanya mengalami 1,65 kali peningkatan, yakni Rp28 ribu per kg. “Tapi ini sudah Rp35 ribu, berarti ada titik distribusi yang mengambil margin terlalu besar,” katanya. Ia menambahkan, “Kalau ada pelanggaran yang mengarah pada antipersaingan, KPPU akan melakukan tindakan setegas-tegasnya. Presiden sudah menyampaikan, tolong KPPU ambil tindakan tegas, kalau perlu matikan.

“Lebih lanjut, 14 asosiasi yang terkait dengan komoditas bahan pokok sudah diundang KPPU untuk meneken pakta integritas, meminta komitmen agar tidak melakukan tindakan antipersaingan menjelang puasa dan Idul Fitri. “Permintaan naik dan tolong jangan dimanfaatkan dengan cara melakukan tindakan antipersaingan harga jadi tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sidang dugaan kartel oleh 12 perusahaan pembibitan ayam, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono mengklaim pihaknya tidak ikut terlibat dalam kesepakatan afkir dini atau pemusnahan ayam ras parent stock maupun pemusnahan telur ayam pada tahun lalu.

“Data adanya kelebihan suplai DOC (bibit ayam) itu dari pemerintah. Bukan dari GPPU,” ucap Krissantono saat persidangan di Gedung KPPU, Jakarta, kemarin. Ia pun menyebut surplus jumlah ayam hidup juga dikeluhkan peternak dalam beberapa kali diskusi terbuka dengan Kementerian Pertanian. Dari situ, para peternak meminta pemerintah untuk mengatur jumlah bibit ayam. Peternak memberi surat kepada GPPU yang kemudian meneruskannya ke Kementan pada 4 September 2015.

Krissantono mengklaim tidak berwenang begitu saja mengikuti keinginan peternak jika tanpa instruksi pemerintah. “Surat itu sebenarnya antara peternak dan Dirjen Peternakan. Kami dapat tembusan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementan menugasi 12 perusahaan pembibitan ayam untuk afkir dini 6 juta ekor ayam ras PS dalam tiga tahap. Namun, KPPU lantas menilai tindakan itu sebagai kartel karena membuat harga daging ayam naik di tingkat konsumen. Karena itu, afkir dini disetop.

Pada persidangan 18 Mei 2016, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Muladno mengakui terjadi 42 kali pertemuan oleh para perusahaan pembibitan ayam dengan pemerintah. Pertemuan itu diakui menghasilkan kesepakatan untuk mengafkir dini ayam ras PS. “Pertemuan-pertemuan itu sudah sejak sebelum saya jadi dirjen pada Juni tahun lalu. Saya dengar mereka sepakat 6 juta ekor yang diafkir dini. Saya enggak tahu 6 juta itu dari mana,” ungkapnya.

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49531/harga-ayam-dari-peternak-tidak-naik/2016-06-08#sthash.0aqTdCTs.dpuf

Intinya, Indonesia kekurangan pemain besar dalam industri perunggasan. Bayangkan kalau ada 15 perusahaan sekelas CP dan JAPFA, betapa nikmatnya peternak dalam menentukan pilihan, karena semua perusahaan besar tersebut pasti akan bersaing untuk menarik perhatian peternak dengan produk dan layanan bermutu. Industri perunggasan Indonesia pasti akan sangat maju. Kecuali kalau ke-lima belas perusahaan itu melakukan kegiatan antipersaingan tadi.. capek deh..

Indonesia’s beef consumption to increase

Beef consumption in Indonesia will double as the middle class continues to grow and the government encourages people to eat more meat. Indonesian Ambassador to Australia, Nadjib Riphat Kesoema estimates there are 60 million middle class Indonesians with a growing appetite for protein. He said the number is expected to reach 150 million in 20 years. “Now the consumption of beef is about 2.3 kg/capita. The government is determined to double or triple it in 10-20 years’ time. With the cooperation of Australia, I believe it will happen,” he said.

Indonesia to allocate millions to import breeding cattle

With an aim for feeder beef cattle self-sufficiency, Indonesia this year plans to import 50,000 heads of breeder cows from Australia. Muladno, Director General of Livestock and Animal Health said the cows will be distributed to farmer groups in different regions in the country. “This project will require USD 98 million,” he told Asian Agribiz. Dr Muladno explained that livestock and veterinary experts, feedlotters and academics will be enlisted to ensure the success of the project. He added that the government is considering abolishing the import duty for breeder cows which is at 5% currently.

Indonesia’s copra meal consumption to increase

Copra meal consumption in Indonesia for animal feed is expected to rise to 205,000 tonnes in 2015/16 and 210,000 tonnes in 2016/17, following the general trend of animal feed production growth in the country, according to a USDA GAIN report. Based on copra crush and coconut oil production, Indonesia is expected to produce 515,000 tonnes of copra meal in 2015/16 and 510,000 tonnes in 2016/17. Declines in meal production keep pace with declines in coconut production, the report said.

Re-post from: Asian Agribusiness

Cattle farmers oppose Indonesia’s zone based imports

Indonesian President Joko Widodo signed a Government Regulation (PP) on the Animal Husbandry and Animal Health earlier this month, allowing import of beef and cattle from zones within countries. Responding to this, local cattle farmers said this is inconsistent with the country’s effort to maintain its foot and mouth disease (FMD) free status. Ilham Akhmadi, owner of Bhumi Andhini Farm said: “If the government allows imports from India for instance, it will kill small and medium scale farmers.” Meanwhile, Kurnia Achjadi from Bogor Agricultural University said the government has to tighten import requirements from countries that are not yet free from FMD as this could harm the local industry.

Re-post from: Asian Agribusiness

One million doses of Oseltamivir ready

Ministry of Health prepares 1 million doses of Oseltamivir in preparation against AI recent surge of cases. Up-to-date, no human case found yet, but last year Tangerang District has 2 bird flu suspects with 2 mortality. MoH’s target for this year is that there should be no suspect of bird flu, meaning that it has to increase effort in KIA through extension and education.

Source: Republika