Ayam diurus, peternak tetap sengsara

Ada 3 point dalam berita ini:

  1. Ketua KPPU akhirnya melihat bahwa masalah harga ayam ada di rantai pemasaran; ada mata rantai yang harus dipangkas. Mudah-mudahan beliau juga melihat kalau mata rantai yang panjang tidak seharusnya ini juga terjadi di pasar DOC. KPPU sudah mendapat perintah dari Presiden untuk mengatasi masalah di dunia perunggasan ini katanya, kalau perlu yang melakukan kegiatan antipersaingan (usahanya) dimatikan, katanya. Good luck, boss. You are dealing with an invisible being doing a systemic activity.
  2. KPPU meminta para pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan antipersaingan. Ini kata baru pengganti kata kartel.
  3. Ketua GPPU menyatakan organisasinya tidak terlibat afkir dini DOC, data kelebihan DOC datang dari pemerintah katanya; sementara GPPU hanya meneruskan surat mengenai oversupply ayam hidup sehingga DOC harus dikendalikan jumlahnya dari peternak kepada Dirjen, sehingga itu adalah urusan langsung Dirjen PKH dan peternak. Kegiatan pengurangan DOC dengan cara pemusnahan bukan barang baru, walau dulu yang dimusnahkan adalah telur tertunasnya, sedang sekarang yang dimusnahkan adalah breeder-nya. Rasanya memang dari dulu GPPU juga tidak dilibatkan, tapi bukannya tidak tahu menahu..

HARGA AYAM DARI PETERNAK TIDAK NAIK

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rafu mengaku mendapat temuan bahwa harga daging ayam di tingkat peternak tidak naik. “Masih sekitar Rp15 ribu per kg hidup, tapi di pasar Rp35 ribu per kg. Di beberapa tempat Rp40 ribu,” tuturnya saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Itu mengindikasikan adanya persoalan di rantai tengah antara peternak dan end user, yakni di distributor dan peritel. Idealnya, harga ayam dari peternak hanya mengalami 1,65 kali peningkatan, yakni Rp28 ribu per kg. “Tapi ini sudah Rp35 ribu, berarti ada titik distribusi yang mengambil margin terlalu besar,” katanya. Ia menambahkan, “Kalau ada pelanggaran yang mengarah pada antipersaingan, KPPU akan melakukan tindakan setegas-tegasnya. Presiden sudah menyampaikan, tolong KPPU ambil tindakan tegas, kalau perlu matikan.

“Lebih lanjut, 14 asosiasi yang terkait dengan komoditas bahan pokok sudah diundang KPPU untuk meneken pakta integritas, meminta komitmen agar tidak melakukan tindakan antipersaingan menjelang puasa dan Idul Fitri. “Permintaan naik dan tolong jangan dimanfaatkan dengan cara melakukan tindakan antipersaingan harga jadi tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sidang dugaan kartel oleh 12 perusahaan pembibitan ayam, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono mengklaim pihaknya tidak ikut terlibat dalam kesepakatan afkir dini atau pemusnahan ayam ras parent stock maupun pemusnahan telur ayam pada tahun lalu.

“Data adanya kelebihan suplai DOC (bibit ayam) itu dari pemerintah. Bukan dari GPPU,” ucap Krissantono saat persidangan di Gedung KPPU, Jakarta, kemarin. Ia pun menyebut surplus jumlah ayam hidup juga dikeluhkan peternak dalam beberapa kali diskusi terbuka dengan Kementerian Pertanian. Dari situ, para peternak meminta pemerintah untuk mengatur jumlah bibit ayam. Peternak memberi surat kepada GPPU yang kemudian meneruskannya ke Kementan pada 4 September 2015.

Krissantono mengklaim tidak berwenang begitu saja mengikuti keinginan peternak jika tanpa instruksi pemerintah. “Surat itu sebenarnya antara peternak dan Dirjen Peternakan. Kami dapat tembusan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementan menugasi 12 perusahaan pembibitan ayam untuk afkir dini 6 juta ekor ayam ras PS dalam tiga tahap. Namun, KPPU lantas menilai tindakan itu sebagai kartel karena membuat harga daging ayam naik di tingkat konsumen. Karena itu, afkir dini disetop.

Pada persidangan 18 Mei 2016, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Muladno mengakui terjadi 42 kali pertemuan oleh para perusahaan pembibitan ayam dengan pemerintah. Pertemuan itu diakui menghasilkan kesepakatan untuk mengafkir dini ayam ras PS. “Pertemuan-pertemuan itu sudah sejak sebelum saya jadi dirjen pada Juni tahun lalu. Saya dengar mereka sepakat 6 juta ekor yang diafkir dini. Saya enggak tahu 6 juta itu dari mana,” ungkapnya.

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49531/harga-ayam-dari-peternak-tidak-naik/2016-06-08#sthash.0aqTdCTs.dpuf

Intinya, Indonesia kekurangan pemain besar dalam industri perunggasan. Bayangkan kalau ada 15 perusahaan sekelas CP dan JAPFA, betapa nikmatnya peternak dalam menentukan pilihan, karena semua perusahaan besar tersebut pasti akan bersaing untuk menarik perhatian peternak dengan produk dan layanan bermutu. Industri perunggasan Indonesia pasti akan sangat maju. Kecuali kalau ke-lima belas perusahaan itu melakukan kegiatan antipersaingan tadi.. capek deh..

Indonesia to allocate millions to import breeding cattle

With an aim for feeder beef cattle self-sufficiency, Indonesia this year plans to import 50,000 heads of breeder cows from Australia. Muladno, Director General of Livestock and Animal Health said the cows will be distributed to farmer groups in different regions in the country. “This project will require USD 98 million,” he told Asian Agribiz. Dr Muladno explained that livestock and veterinary experts, feedlotters and academics will be enlisted to ensure the success of the project. He added that the government is considering abolishing the import duty for breeder cows which is at 5% currently.

Cattle farmers oppose Indonesia’s zone based imports

Indonesian President Joko Widodo signed a Government Regulation (PP) on the Animal Husbandry and Animal Health earlier this month, allowing import of beef and cattle from zones within countries. Responding to this, local cattle farmers said this is inconsistent with the country’s effort to maintain its foot and mouth disease (FMD) free status. Ilham Akhmadi, owner of Bhumi Andhini Farm said: “If the government allows imports from India for instance, it will kill small and medium scale farmers.” Meanwhile, Kurnia Achjadi from Bogor Agricultural University said the government has to tighten import requirements from countries that are not yet free from FMD as this could harm the local industry.

Re-post from: Asian Agribusiness

Indonesia prepares to continue broiler PS culling program

Indonesia’s Ministry of Agriculture is now preparing the legal basis to continue the broiler PS culling program which was suspended due to price control allegations by the Indonesian Business Competition Watchdog Commission (KPPU). According to Muladno, Director General of Livestock and Animal Health, the legal basis can be a Presidential decree or an Agriculture Minister decree that refers to the law on livestock & animal health and the law on food. “Once the regulation is published, we will continue to cull the remainder 3 million PS,” said Mr Muladno.

Re-post from: Asian Agribusiness